Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi tantangan lalu lintas dan keamanan selama bulan Ramadan. Fokus utama pemerintah daerah adalah mengurai potensi kemacetan parah, terutama pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa, serta mencegah insiden tawuran yang kerap meningkat di bulan suci.
Koordinasi Mengurai Kemacetan Ramadan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur arus lalu lintas. Koordinasi ini khususnya difokuskan pada jam-jam kritis sore hari, ketika aktivitas masyarakat mencari takjil meningkat pesat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur itu. Terutama dari jam-jam sore ketika mau berbuka puasa,” jelas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
Menariknya, pola kepadatan lalu lintas selama Ramadan mengalami pergeseran waktu. Jika pada hari biasa kemacetan mulai terasa sejak pukul 06.00–07.00 WIB, pada Ramadan lonjakan kendaraan justru cenderung terjadi lebih siang, sekitar pukul 08.00–09.00 WIB. Selain mengandalkan koordinasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan DKI juga telah mempersiapkan langkah-langkah teknis untuk mengurai kepadatan di titik-titik rawan yang kerap dipadati pemburu takjil.
Pengawasan Ketat di 43 Titik Rawan Tawuran
Di sisi keamanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap 43 titik yang masuk dalam kategori kawasan rawan tawuran. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus perkelahian antar remaja selama Ramadan.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mencatat 43 lokasi tersebar di lima wilayah kota. “Nanti itu yang akan kita antisipasi,” tegas Satriadi.
Pola Pengawasan dan Koordinasi
Satpol PP akan mengerahkan sekitar 1.900 personel mobile dan siaga setiap hari. Selama Ramadan, akan diberlakukan pola penambahan kekuatan personel secara khusus untuk memantau kawasan-kawasan rawan tersebut. Koordinasi yang erat dengan TNI dan Polri juga terus dijalin, mengingat lokasi rawan tawuran bersifat insidentil dan bisa bergeser.
“Kita berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI. Sehingga nantinya kawasan yang menjadi titik rawan diharapkan bisa dilakukan antisipasi dini sebelum terjadi tawuran,” ujar Satriadi.
Upaya pencegahan tidak hanya bersifat represif. Satpol PP juga akan melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat dan menggencarkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras ilegal melalui sweeping, meski jadwal operasinya dirahasiakan untuk efektivitas.
Dengan langkah-langkah terkoordinasi ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya menciptakan kondisi yang kondusif dan aman bagi seluruh warganya dalam menjalankan ibadah Ramadan.
