TVTOGEL — Presiden terpilih Bolivia, Rodrigo Paz, berkomitmen membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah pertamanya adalah mengadopsi teknologi blockchain untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Menurut laporan Cointelegraph (21/10/2025), Rodrigo Paz memenangkan pemilihan presiden putaran kedua pada Minggu (19/10/2025) dengan perolehan suara 54,5 persen, menumbangkan lawannya, Jorge Quiroga. Ia dijadwalkan resmi menjabat pada 8 November mendatang, di tengah tantangan ekonomi Bolivia yang masih berat akibat krisis bahan bakar dan keterbatasan dolar AS.
Blockchain Jadi Fondasi Reformasi Pemerintah
Dalam visi pemerintahannya, Paz menempatkan blockchain sebagai alat utama reformasi sistem birokrasi. Ada dua kebijakan besar yang akan diimplementasikan.
Pertama, penggunaan smart contract dan blockchain untuk mengotomatisasi seluruh proses pengadaan pemerintah. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir campur tangan manusia dan menutup celah bagi manipulasi yang sering terjadi di level pejabat publik.
Kedua, pemerintah akan meluncurkan program deklarasi aset kripto nasional, yang memungkinkan warga Bolivia melaporkan aset digital mereka. Aset yang terdaftar nantinya akan dikonversi dan digunakan untuk memperkuat dana stabilisasi valuta asing. Langkah ini bukan untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi, melainkan memanfaatkan aset digital sebagai cadangan keuangan alternatif untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Dorongan Reformasi di Tengah Krisis Ekonomi
Kebijakan blockchain ini lahir di tengah tekanan ekonomi yang nyata. Bolivia tengah menghadapi kelangkaan bahan bakar dan keterbatasan pasokan dolar, yang membuat kegiatan perdagangan internasional tersendat. Melalui dana stabilisasi berbasis kripto, pemerintah berharap bisa memiliki sumber daya fleksibel tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dolar AS.
Langkah Bolivia ini berbeda dari El Salvador, yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang sah. Bolivia justru mengambil pendekatan pragmatis: fokus pada efisiensi pemerintahan dan transparansi keuangan, bukan semata adopsi ideologis terhadap kripto.
Setelah Bank Sentral Bolivia mencabut larangan transaksi aset digital pada Juni 2024, volume perdagangan kripto meningkat pesat hingga dua kali lipat. Di akhir Juni 2025, nilai transaksi bulanan mencapai USD 46,8 juta. Beberapa perusahaan besar seperti Toyota dan Yamaha bahkan mulai menerima pembayaran menggunakan stablecoin USDT, menandakan meningkatnya minat publik terhadap aset digital.
Transparansi Pengadaan Barang dengan Blockchain
Secara global, blockchain telah diakui sebagai salah satu teknologi paling efektif dalam melawan korupsi. World Economic Forum (WEF) mencatat, sekitar 10–30 persen dana proyek publik dunia hilang akibat praktik korupsi. Dengan sistem blockchain, setiap transaksi dalam proses pengadaan akan tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah tanpa jejak audit.
Hal ini memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk memantau penggunaan dana publik secara real-time. Namun, para ahli juga mengingatkan bahwa Bolivia perlu mengantisipasi tantangan teknis seperti biaya implementasi, skalabilitas sistem, dan perlindungan data vendor agar tidak terjadi kebocoran informasi.
Sebagai bagian dari komitmen regional, Bolivia telah menandatangani nota kesepahaman dengan El Salvador pada Juli 2025 untuk memperkuat kerja sama kebijakan kripto dan pertukaran data intelijen keuangan antarnegara.
Sektor Swasta Mulai Bergerak
Tak hanya pemerintah, sektor swasta juga menunjukkan dukungan. Banco Bisa, salah satu bank terbesar di Bolivia, telah meluncurkan layanan kustodian USDT untuk lembaga keuangan sejak Oktober 2024. Sementara itu, perusahaan energi nasional YPFB tengah menguji penggunaan kripto untuk pembayaran impor energi di tengah krisis dolar.
Dengan pendekatan yang realistis dan berfokus pada kebutuhan ekonomi nasional, Rodrigo Paz dinilai membawa arah baru bagi Bolivia dalam memanfaatkan teknologi blockchain — bukan sekadar untuk modernisasi, tetapi juga sebagai senjata efektif dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan ekonomi.
Semua mata kini tertuju pada langkah pertamanya setelah resmi dilantik pada 8 November 2025.
